Materi Pokok

Materi pokok masing – masing bidang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

• Bidang Pemerintahan Umum 

Studi bidang pemerintahan ini mencakup sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dibahas visi dan misi pemerintahan dalam menghadapi era globalisasi dalam kaitannya dengan Ipoleksosbud; dibahas kebijaksanaan publik, policy analisis, konsistensi hubungan pusat dan daerah; isu tentang desentralisasi dan otonomi daerah; isu otonomi bertingkat dan peletakan titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II, dan bagaimana eksistensi daerah tingkat II setelah peletakan titik berat yang efektif dan efisien dihubungkan dengan asas–asas penyelenggaraan pemerintahan seperti devolusi, dekonsentrasi dan model–model lainnya, asas – asas “kepatutan dalam pemerintahan” (behoorlijk bestuur) dikaitkan dengan dasar etika dan moral serta budi pekerti yang luhur, profesional dalam manajemen dan birokrasi pemerintahan, juga menjadi perhatian yang penting dalam studi bidang pemerintahan.

• Bidang Keuangan Pusat dan Daerah

Studi bidang keuangan pusat dan daerah membahas berbagai pangatahuan, baik teori maupun kebijaksanaan dalam rangka penerapan praktis dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah. Dalam pembahasan masalah keuangan negara dan daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijaksanaan keuangan; isu tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam kaitannya dengan kemandirian daerah dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dan otonomi daerah. Studi bidang keuangan ini mengkaji pula bagaimana mewujudkan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah; peranan subsidi pusat kepada daerah yang kesemuanya mengacu kepada upaya menunjang kemandirian daerah. Masalah yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (medebewind) adalah juga masalah yang akan menjadi pembahasan dalam studi ini, terutama kaitannya dengan strategi pembiayaan daerah, sistem alokasi subsidi dalam bentuk block grants dan spesific grants; peranan subsidi dalam negara kesatuan, dan kaitan subsidi dengan kemandirian daerah.

• Bidang Pembangunan Daerah

Dalam studi pembangunan daerah ini mengacu kepada satu pemikiran bahwa pembangunan daerah ini mengacu kepada satu pemikiran bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, pembangunan desa dan masyarakat pedesaan, serta pembangunan perkotaan, dan keserasian pembangunan antar sektor; dengan pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu. Untuk menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang, diupayakan agar investasi lebih diarahkan kearah daerah potensial khususnya percepatan. Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), untuk membantu daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan serta karakteristiknya yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, merupakan prioritasuntuk dibahas dalam studi ini.

Dalam pada itu upaya pembangunan daerah tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat didaerah; memperluas usaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam kaitan dengan peningkatan ketahanan dan daya saing perekonomian dalam era globalisasi. Pembangunan daerah berperan melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan otonomi daerah, peningkatan investasi, peningkatan keterampilan dan manajemen pembangunan.

• Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur merupakan seluruh perangkat birokrasi yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karenanya, pengembangan sumber daya manusia aparatur ini diarahkan kepada terwujudnya peningkatan kemampuan aparat, lembaga kenegaraan dan lembaga pemrintahan negara serta ketatalaksanaannya agar mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, studi bidang ini diarahkan kepada peningkatan kualitas aparat negara dan pemerintah yang efektif dan efisien, profesional, terbuka bersih dan berwibawa / terpercaya, tanggap terhadap aspirasi rakyat dan perubahan lingkungan strategis, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

• Bidang Pengembangan Wilayah (Regional Development)

Studi bidang pengembangan wilayah akan membahas ilmu kewilayahan (regional science) serta konsep – konsep model dan pendekatan perwilayahan (regional development) yang subtansinya dikaitkan dengan potensi dan sumber daya dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah. Secara konseptual studi bidang pengembangan wilayah pada dasarnya mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan prinsip – prinsip pengembangan wilayah administratif dan pemerintahan. Masalah hubungan antara wilayah, kota dan desa, antar pulau pemekaran dan re-grouping wilayah dalam rangka program perwilayahan (regionalisasi) menjadi perhatian dalam studi bidang ini, yang dikaitkan dengan faktor – faktor sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, hankam dan sebagainya. Konsep wawasan nusantara sebagaimana GBHN dalam rangka memlihara dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa adalah juga menjadi acuan dalam studi ini.

Bidang studi pengembangan wilayah ini akan difokuskan kepada pendekatan pengembangan yang bernuansa lintas sektoral, lintas wilayah administratif dan lintas disiplin dalam konteks pembangunan dan pemerintahan disingkat pusat, regional dan daerah.

• Bidang Manajemen Pemerintahan

Dibidang studi ini akan dibahas aspek – aspek Manajemen Pemerintahan, baik sebagai ilmu pengetahuan (knowledge; science), sebagai suatu proses dan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang berkaitan dengan asas – asas penyelenggaraan sistem pemerintahan, sebagai kepemimpinan (leadership) dengan mengembangkan konsep kepermimpinan yang tepat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Aspek lain yang perlu dikaji adalah manajemen pemerintahan sebagai suatu career development yang dapat dikembangkan sebagai suatu professi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Dalam studi ini juga akan dikaji tentang manajemen pemerintahan dari segi dedikasi, psikologi dan moral professi, sehingga akan mendudukkan manajemen pemerintahan sebagai tempat pengabdian dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mempunyai nilai – nilai kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan (behoorlijk-bestuur; good governance). 
Dengan perkataan lain tidak semua orang dapat menduduki suatu posisi dalam pemerintahan tanpa memiliki ilmu, kepemimpinan, dedikasi dan moral – professi yang disyaratkan.

• Bidang Kebijakan Publik

Dalam bidang studi kebijakan publik ini akan dibahas aspek-aspek kebijakan publik baik sebagai ilmu pengetahuan maupun dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat yang begitu banyak macam, variasi dan intensitasnya. Karena itu tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakan orang banyak untuk memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (only those that move people to action become policy problems).